Lhokseumawe – Dalam rangka percepatan penurunan stunting, Pemerintah Kota (Pemkot) Lhokseumawe menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting untuk tahun 2024. Kegiatan ini dipimpin oleh Pj Walikota Lhokseumawe, A Hanan, SP, MM, rakor di Aula Kantor Wali Kota Lhokseumawe berlangsung pada Selasa pagi (28/5).
Dalam sambutannya, Walikota menekankan pentingnya menangani masalah stunting yang menjadi isu besar nasional. Stunting merupakan masalah serius dalam pembangunan sumber daya manusia, yang dampaknya sangat panjang dan tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, penanganannya harus melibatkan berbagai aspek seperti kesehatan, keluarga, lingkungan, air bersih, sanitasi, serta perilaku.
A Hanan mengharapkan tim yang tergabung dalam TPPS untuk terus melahirkan inovasi-inovasi dan kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa gizi yang dibutuhkan dapat tersalurkan kepada 752 anak-anak stunting di Kota Lhokseumawe.
"Pemerintah Kota Lhokseumawe berkomitmen untuk mengatasi stunting dengan pendekatan terpadu dan kolaborasi kuat dari semua pihak," ujar A Hanan. Beliau juga menggarisbawahi bahwa penurunan angka stunting tidak hanya menjadi tugas instansi tertentu, tetapi membutuhkan keterlibatan semua stakeholder di kota ini.
Menurut data Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Lhokseumawe, prevalensi stunting pada tahun 2023 turun menjadi 20,7% dari 28,1% pada tahun sebelumnya, menjadikan Lhokseumawe posisi kedua terendah setelah Gayo Lues. Pada bulan April 2024, jumlah balita stunting di kota ini tercatat sebanyak 752 jiwa atau 5,2%, turun dari 796 jiwa atau 5,5% pada bulan Maret 2024.
Pj Walikota mengingatkan bahwa meski ada penurunan 7,4%, upaya intervensi program dan kegiatan penurunan angka stunting harus tetap berkelanjutan. Beliau juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh perangkat daerah dan tidak saling melempar tanggung jawab. Ia mengapresiasi program Rumoh Gizi Gampong (RGG) yang atas kegiatan yang dilakukan dalam mengentaskan stunting di Kota Lhokseumawe.
Dalam rangka mendukung target nasional untuk menurunkan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024, Walikota meminta seluruh kepala OPD untuk menjadi Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting minimal untuk dua balita stunting. Selain itu, beliau juga berharap dukungan dari berbagai pihak seperti BUMN/BUMD, perbankan, akademisi, LSM, swasta, mitra pembangunan, dan media.
"Masa depan kita tergantung pada aksi dan langkah kolaboratif yang kita lakukan sekarang," tutup Pj Walikota. Beliau berharap agar semua ikhtiar yang dilakukan mendapatkan ridha dari Allah SWT.[am]